
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (10/7) usai menghadiri rapat dengan Menpan Taufiq Effendi. Menurut Sri Mulyani, reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh kesembilan lembaga tersebut harus dilakukan dengan prioritas yang jelas. Itu perlu dilakukan karena reformasi birokrasi juga perlu memikirkan implikasi lanjutannya terhadap anggaran negara.
Atas dasar itulah, pemerintah menyusun Grand Strategy yang dilakukan secara gabungan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta sekretariat jenderal departemen. "Jadi reformasi birokrasi dan reformasi anggaran merupakan dua hal yang harus berjalan seiring. Sebab, pada akhirnya mereka tidak hanya harus memikirkan bagaimana mendapatkan remunerasi, namun mereka harus menetapkan prosedur dan pengang garan yang selaras," ujarnya.
source: kompas.com | July 2008
No comments:
Post a Comment